BERITASEINDONESIA.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII berhasil memperkecil kesenjangan infrastruktur antardaerah di Indonesia, mulai dari infrastruktur akan kebutuhan air bersih, jalan raya, bendungan, irigasi, transportasi kereta api, dan sebagainya.
Dalam hal itu, lanjut Menkeu, PT PII dapat membangun infrastruktur secara cepat karena tidak bergantung kepada alokasi dana dari APBN saja, melainkan menggunakan skema innovative financing yaitu dengan melibatkan pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Seluruhnya tuh selalu tidak hanya bilang saya butuh duit, terus nunggu APBN, APBD nunggu APBN. Maka di buatlah skema innovative financing,” kata Menkeu pada acara puncak rangkaian Hari Ulang Tahun PT PII yang ke-13 bertajuk “Innovative Financing In Unity (Infinity)”, di Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Menkeu menuturkan, keberadaan PT PII merupakan sebuah solusi mengenai kebutuhan infrastruktur yang mendesak. Selama 13 tahun perjalanannya, PT PII telah membiayai sejumlah proyek infrastruktur dan penjaminan BUMN.
“Sekarang sudah ada 48 proyek infrastruktur dan penjaminan BUMN dengan nilai sampai Rp533 Triliun, dengan nilai penjaminan Rp94 triliun. Angkanya kelihatannya simpel, tapi sebetulnya menggambarkan perjalanan dari mulai Kementerian Keuangan membentuk PT PII ini,” ungkap Menkeu.
Meski bertujuan untuk mengakselerasi percepatan, lanjut Menkeu, PT PII harus tetap memperhatikan tata kelola dan tingkat risiko yang ada secara hati-hati, baik dari aspek environment, social and governance (ESG).
“Jadi PT PII harus makin sophisticated di dalam mengenali risiko yang terus berubah dan bergerak, kemudian mendesain instrumen dan cara mengelola risiko itu sehingga tujuannya tetap tercapai dengan membangun infrastruktur secara cepat, kualitas baik, tata kelolanya baik, environmental-nya dan sosialnya bagus, namun kemudian kalau sampai terjadi resiko kita tetap bisa mengelolanya dan mengatasinya,” ujar Sri Mulyani.
Pada acara yang sama, Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan, pihaknya diproyeksikan dapat berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian nasional selama masa konsesinya yang berkisar antara 15-30 tahun sebesar Rp1.100 triliun untuk berbagai sektor.
“Proyeksi ini berdasarkan kajian yang dilakukan oleh PT PII dibantu oleh beberapa perguruan tinggi,” kata Wahid.
Wahid menjelaskan kontribusi PT PII tersebut berasal dari berbagai proyek yang dijamin, yakni proyek jalan tol dan nontol dengan nilai tambah ekonomi yang diproyeksikan senilai Rp1.046 triliun selama masa konsesi dengan periode proyek 15-30 tahun.
Proyek tersebut terdiri atas total panjang 16 ruas jalan tol yang dijamin 1.262 kilometer (km) atau 25,2 persen dari total target nasional sebesar 5.013 km pada 2024, pelestarian jalan nasional 72,87 km untuk sembilan jalan, serta penggantian 37 jembatan di Pulau Jawa.
Kemudian, proyek telekomunikasi senilai Rp28 triliun selama masa konsesi 15 tahun meliputi pemerataan konektivitas data layanan akses internet di Indonesia, Palapa Ring dengan 8.749 km kabel optik lintas pulau, serta satelit yang menghubungkan 149.400 titik layanan offline di Indonesia, termasuk area 3T.
Proyek selanjutnya yakni di sektor sistem pasokan air minum yang diproyeksikan mencapai Rp19 triliun selama masa konsesi dengan periode proyek 25-30 tahun.
Proyek tersebut terdiri atas enam proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Umbulan, Lampung, Semarang Barat, Jatiluhur, Pekanbaru, dan Karian Serpong, total debit produksi 15.450 liter per detik, serta melayani kurang lebih 5,9 juta orang dengan kurang lebih 1,18 juta koneksi.
Dalam proyek transportasi, nilai tambah ekonomi yang diproyeksikan mencapai Rp69 triliun selama masa konsesi 17-25 tahun, yang meliputi kereta api Makassar-Parepare, Bandara Labuan Bajo, dan Proving Ground Bekasi, serta penyediaan rute sepanjang 142 km (tahap I jalur kereta api Trans-Sulawesi) untuk pemenuhan target pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada 2019.
Ada pula pengembangan bandara untuk mendorong peningkatan jumlah wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, termasuk landasan pacu, taxiway, apron, terminal penumpang serta kargo, dan fasilitas penunjang lainnya, serta peningkatan fasilitas uji tipe kendaraan bermotor termasuk pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan fasilitas pengujian.
Proyek lainnya yakni kawasan ekonomi khusus (KEK) yang diproyeksikan mencapai Rp8 triliun selama masa konsesi dengan periode proyek 25 tahun yang berupa pengembangan KEK Mandalika untuk mendukung pengembangan destinasi wisata baru dalam pengembangan infrastruktur dasar.
