BERITASEINDONESIA.id – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menjelaskan tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan penting mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) yang damai. Bawaslu harus berani menindak jika terjadi pelanggaran Pemilu 2024.
Namun di samping itu peran media dalam penyampaian informasi kepada masyarakat juga tak kalah pentingnya. Dia pun berharap, media memainkan peran secara tepat, beretika dan seimbang yang tujuan utamanya mewujudkan pemilu damai.
“Badan Pengawas Pemilu RI harus mempunyai keberanian menindak para peserta Pemilu jika mereka melakukan pelanggaran. Masa kampanye 75 hari akan sangat penuh dinamika dan bisa memunculkan ketidakdamaian kalau peraturan tidak diterapkan dengan tegas,” papar Guspardi saat diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Pemilu Berlangsung Damai akan Melahirkan Pemimpin Penuh Kedamaian” di Media Center Parlemen, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Dia menegaskan, penyelenggara pemilu harus taat asas hukum. Jadi harus tegak lurus dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Gunanya adalah penyelenggara pemilu itu memang betul orang yang sesuai harapan, punya integritas, punya kapabilitas, dan punya integritas.
“Minggu lalu, kami adakan RDP. Yang saya tekankan kepada bawaslu supaya pemilu itu damai, harus punya keberanian. Itu sesuatu yang sangat urgent. Bagaimana mereka bisa menegakkan aturan dalam masa kampanye yang dimulai tanggal 28 November sampai 10 Februari yang jangka waktunya 75 hari, sangat penuh dinamika,” ungkapnya.
Politisi Fraksi PAN ini mengkhawatirkan akan muncul potensi ketidak damaian, seandainya bawaslu dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan, mereka tidak memiliki keberanian, karena penegakan aturan harus tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran yaitu calon presiden maupun peserta pemilu lainnya.
Dia menambahkan, media juga berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran peserta Pemilu tahun 2024 nanti.
“Jadi kunci daripada semua persoalan itu adalah saya harap tidak hanya kita tumpahkan kepada Bawaslu, tetapi yang lebih punya peran penting adalah teman-teman media yang punya sesuatu yang sangat luar biasa,” ungkap Guspardi.
Menurunnya ‘mata pena media’ jadi senjata ampuh dalam mengedukasi masyarakat sampai ke seluruh dusun-dusun dan dibaca oleh para khalayak umum.
Guspardi pun berharap kepada para jurnalis bisa memviralkan kejanggalan pelaksanaan pemilu, sehingga muncul efek jera dari orang-orang yang melakukan pelanggaran.
“Yang paling signifikan, yang paling strategis menurut saya ialah, bagaimana media itu mampu mengelaborasi, menciptakan suasana yang damai dengan kritikan terhadap pelanggaran, sehingga si sosok yang melakukan pelanggaran muncul rasa malu.” terangnya.
“Orang sudah tidak lagi takut dengan sebuah hukuman yang diberikan kepadanya, tetapi ketika bentuk hukumannya ialah berupa informasi di sosial media, akan timbul rasa malu. Sekarang yang paling jitu adalah itu,” tutup Guspardi.
Wujudkan Pemilu 2024 Damai: Media Publik Harus Berkontribusi
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan media publik pemerintah harus berkontribusi dalam mendorong terwujudnya pemilu yang damai.
“Kita harus berkontribusi melalui pemberitaan, melalui program, televisi, radio, maupun berita di Antara, yang mendorong terwujudnya Pemilu yang damai sesuai dengan tagline yang dibebankan kepada Kominfo yakni Pemilu Damai,” tutur Dirjen Usman dalam Focus Group Discussion: Peran Media Publik Pemerintah dalam Mensukseskan Pemilu Damai 2024 di Jakarta, Kamis (26/10).
Dirjen Usman mengatakan Kementerian Kominfo tengah menyusun konten untuk kampanye Pemilu Damai 2024 yang akan disiarkan melalui LPP TVRI dan LPP RRI.
“Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 yang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z,” ujarnya.
Dirinya menyatakan konten-konten yang dirancang telah disesuaikan dengan tren yang sedang populer di kalangan generasi muda agar menarik dan mudah dipahami.
Usman juga menegaskan media publik pemerintah berpihak kepada pemerintah sebagai sebuah entitas organisasi, bukan kepada individu-individu dalam pemerintahan.
“Kita berpihak kepada pemerintah tentu saja, tetapi pemerintah sebagai sebuah entitas organisasi, sebagai institusi, sebagai instansi, bukan pemerintah sebagai individu-individu, berpihak kepada pemerintah, bukan berpihak kepada pejabatnya,” tegasnya.
Media publik pemerintah juga didorong untuk menjadi clearing house atau rumah penjernih dari beredarnya konten-konten hoaks di media sosial.
“Dalam konteks media negara atau media pemerintah, ini adalah momentum bagi kita untuk mengambil posisi sebagai clearing house, sebagai rumah penjernih bagi media-media sosial,” tandas Usman.
Peran Sentral Bawaslu Wujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan peran sentral pengawasan pemilu untuk membangun pemilu yang berkualitas dan dipercaya.
“Pengawasan Pemilu menempati posisi yang sangat sentral untuk membangun pemilu yang berkualitas, untuk membuat hasil pemilu dipercaya oleh rakyat kita. Sebagaimana perintah undang-undang, kita harus menyiapkan pemilihan serentak untuk presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan dilanjutkan pada pilkada serentak pada tahun yang sama,” papar Presiden dalam Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022)
Menurut Presiden, Pemilu dan Pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia, dan mungkin terbesar di dunia karena dilaksanakan serentak dalam tahun yang sama.
Oleh karena itu, dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu 2024 akan menjadi pekerjaan yang sangat besar dan yang terberat.
“Kita juga harus ingat hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, dengan rentang wilayah pemilihan yang luas, dan kondisi geografis kita yang sangat beragam,” tuturnya.
Meskipun demikian, Kepala Negara meyakini dengan pengalaman yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, Indonesia memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk mempersiapkan pemilu ke depan yang jauh lebih berkualitas.
Menurut Jokowi, kualitas pemilihan umum merupakan fondasi politik yang penting di dalam bernegara dan berpemerintahan.
“Untuk itu, pengawasan pemilu, peran Bawaslu menempati posisi yang sangat sentral. Untuk menjaga integritas pemilu, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan pemilu. Seluruh prosesnya harus diawasi dengan sangat cermat, ditangani dengan sangat hati-hati, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas,” jelasnya.
Presiden juga mengingatkan dalam proses demokrasi, kepercayaan adalah kunci. Penyelenggaraan pemilu yang terpercaya akan membuahkan sebuah legitimasi yang kuat.
Dia mengibaratkannya seperti pertandingan sepak bola, semua akan menerima dan mengakui hasil pertandingan jika prosesnya dilakukan secara adil dan berintegritas.
Jokowi mencontohkan persoalan yang kerap terjadi dalam setiap pemilu yaitu soal daftar pemilih tetap (DPT) yang sering dijadikan bahan untuk menuding terjadinya kecurangan. Oleh sebab itu, Presiden berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras untuk mengawasi proses penyusunan DPT ini.
“Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya, karena urusan DPT ini sangat krusial. Dari tahun ke tahun selalu ini terus yang menjadi bahan dan sangat mempengaruhi trust, mempengaruhi kepercayaan masyarakat kita.” paparnya.
“Padahal yang namanya data itu kita ini paling lemah di urusan data, karena memang geografis kita rentangnya sangat panjang dan sangat beragam. Untuk itu, sekali lagi, Bawaslu harus selalu hadir untuk memastikan proses pemilu yang bebas dan rahasia, serta jujur dan adil,” pungkas Jokowi.
(wjtoday)
